Direktori Putusan Downloads & RevenueDirektori Putusan · App Store
Direktori Putusan is #41 in Reference Free in Indonesia and charting in 1 of 30 countries we track.
Updated 11 Nov 2026 · rankings refresh through the day
DeveloperMahkamah Agung Republik Indonesia
CategoryReference
PriceFree
Released
Rating★ 2.3 (23)
Version1.0.0
Age rating4+
First seen by us
24 Sep 2026
24 Sep 2026Installs (est.)1k+ worldwide
Full timeline · 2 events in the last 12 months
- 🆕Direktori Putusan first spotted by AppInsider#31 in Top Free · Reference · Indonesia
- 🆕Direktori Putusan released on the App Store
Collected from the stores by AppInsider since we first spotted the app. Dates are when we saw each change.
Rating
2.3 ★
23 ratings
Measured
Best rank now
#41
Reference FreeMeasured
Direktori Putusan on the App Store
App details
App ID
6443490467
Publisher
MAHKAMAH AGUNG RI
On the store since
Sep 2022
4 years on the store
Minimum OS
iOS 12.0+
iPhone 5s and later
Devices
iPhone · iPad
Universal purchase
Content rating
4+
Languages
1
EN
Size
44 MB
Direktori Putusan downloads
Worldwide, per day, and installs to date. The band is open; the exact number is free with an account.
How this is calculated
Apple publishes no download counts. App Store downloads come from chart positions and daily rating growth per country, calibrated on Google Play install counts; lifetime installs from ratings worldwide × installs per rating. Confidence is the chance the real number is within half to double ours.
Where Direktori Putusan's downloads come from Modelled
Last 30 days: organic search, browsing the store, features and paid ads.
Active users
All platforms, worldwide. Free with an account.
Stickiness (DAU / MAU)
how many monthly users open it on a given day
How this is calculated
Monthly users come from lifetime installs across every store, fitted on monthly active user figures companies publish; daily users = monthly × the typical daily/monthly ratio for the category. Confidence is the chance the real number is within half to double ours.
Where it ranks now
Every top chart it appears in across 30 countries.
| Country | Charts | Rank |
|---|---|---|
| Indonesia | ReferenceFree | #41 |
Apps near Direktori Putusan on the chart
Reference Free, around #41.
Ratings
App Store, worldwide.
Rating
2.3 ★
23 ratings
Measured
Ratings
23
Measured
Review momentum
ⓘ How we measure thisNew ratings a week
under 1
4-week average
Lifetime rating
2.3★
recent stars not readable yet: new ratings are a tiny share of the total
Review momentum
56/100
faster than 60% of Reference apps
Review momentum (0-100) blends how fast the app collects ratings compared with other apps in its category (60%), whether that pace is speeding up (25%) and what recent raters give it (15%; recent stars well below lifetime pull it down). Ratings counts are read daily. A jump usually means a launch, a feature, ads or a new review prompt.
About Direktori Putusan
Salah satu prinsip pokok dalam sistem peradilan di dunia adalah pengadilan yang terbuka atau transparan. Keterbukaan merupakan kunci dari lahirnya akuntabilitas. Harapannya hakim dan pegawai pengadilan akan lebih profesional dalam menjalankan tugas dan tangung jawabnya.
Selain itu, keterbukaan informasi, yang intinya hak bagi publik untuk mengakses informasi, merupakan salah satu hak asasi manusia sebagaimana ditegaskan dalam UUD 1945. Atas pertimbangan itu, Mahkamah Agung (MA) mengeluarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.
Pengembangan 'Direktori Putusan' elektronik ini adalah salah satu pelaksananaan Keputusan Ketua MA tersebut, dengan tujuan memastikan adanya informasi yang lengkap bagi masyarakat secara cepat dan murah.
Keputusan KMA tersebut antara lain mengatur jenis informasi yang harus diumumkan oleh pengadilan secara proaktif serta mekanisme pengumumannya. Informasi yang dimaksud adalah yang dianggap penting untuk diketahui oleh para pencari keadilan dan masyarakat, termasuk putusan dan penetapan pengadilan.
Putusan atau penetapan yang belum berkekuatan hukum tetap namun menarik perhatian publik, misalnya perkara korupsi, narkoba, atau terorisme, juga dapat diterbitkan oleh pengadilan.
Untuk menjaga privasi serta martabat pihak-pihak tertentu dalam perkara-perkara seperti kekerasan dalam rumah tangga, tindak pidana kesusilaan, adopsi anak, tindak pidana anak atau perkara yang berhubungan dengan perkawinan, sesuai Keputusan, MA wajib mengaburkan identitas mereka.
Mekanisme pengumuman informasi putusan dan penetapan pengadilan disesuaikan dengan kondisi keuangan dan prasarana yang dimiliki pengadilan. Karena MA telah memiliki situs (website), maka informasi putusan dan penetapan dimuat di situs MA melalui 'Direktori Putusan' ini.
Direktori Putusan ini merupakan pengembangan lanjutan dari versi sebelumnya dan merupakan hasil kerjasama dari Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan Kemitraan Australia Indonesia dalam rangka keterbukaan informasi
Selain itu, keterbukaan informasi, yang intinya hak bagi publik untuk mengakses informasi, merupakan salah satu hak asasi manusia sebagaimana ditegaskan dalam UUD 1945. Atas pertimbangan itu, Mahkamah Agung (MA) mengeluarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.
Pengembangan 'Direktori Putusan' elektronik ini adalah salah satu pelaksananaan Keputusan Ketua MA tersebut, dengan tujuan memastikan adanya informasi yang lengkap bagi masyarakat secara cepat dan murah.
Keputusan KMA tersebut antara lain mengatur jenis informasi yang harus diumumkan oleh pengadilan secara proaktif serta mekanisme pengumumannya. Informasi yang dimaksud adalah yang dianggap penting untuk diketahui oleh para pencari keadilan dan masyarakat, termasuk putusan dan penetapan pengadilan.
Putusan atau penetapan yang belum berkekuatan hukum tetap namun menarik perhatian publik, misalnya perkara korupsi, narkoba, atau terorisme, juga dapat diterbitkan oleh pengadilan.
Untuk menjaga privasi serta martabat pihak-pihak tertentu dalam perkara-perkara seperti kekerasan dalam rumah tangga, tindak pidana kesusilaan, adopsi anak, tindak pidana anak atau perkara yang berhubungan dengan perkawinan, sesuai Keputusan, MA wajib mengaburkan identitas mereka.
Mekanisme pengumuman informasi putusan dan penetapan pengadilan disesuaikan dengan kondisi keuangan dan prasarana yang dimiliki pengadilan. Karena MA telah memiliki situs (website), maka informasi putusan dan penetapan dimuat di situs MA melalui 'Direktori Putusan' ini.
Direktori Putusan ini merupakan pengembangan lanjutan dari versi sebelumnya dan merupakan hasil kerjasama dari Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan Kemitraan Australia Indonesia dalam rangka keterbukaan informasi
Latest updates
1.0.0
