Penkin BKPM Downloads & RevenuePenkin BKPM · App Store
Not in any tracked top chart right now.
Updated 9 Nov 2026 · rankings refresh through the day
CategoryBusiness
PriceFree
Released
Rating★ 5.0 (2)
Version2.0.6
Age rating17+
First seen by us
24 Oct 2026
24 Oct 2026Full timeline · 2 events in the last 12 months
- 🆕Penkin BKPM first spotted by AppInsiderIndonesia (found via developer)
- 🆕Penkin BKPM released on the App Store
Collected from the stores by AppInsider since we first spotted the app. Dates are when we saw each change.
Rating
5.0 ★
2 ratings
Measured
Penkin BKPM on the App Store
App details
App ID
1565296093
Publisher
Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal
On the store since
Jun 2021
5 years on the store
Minimum OS
iOS 9.0+
iPhone 4s and later
Devices
iPhone · iPad · Watch
Universal purchase
Content rating
17+
1 content note below
Languages
1
EN
Size
93 MB
Content notesUnrestricted Web Access
Where it ranks now
Every top chart it appears in across 30 countries.
| Country | Charts | Rank |
|---|---|---|
| Not charting right now. | ||
Ratings
App Store, worldwide.
Rating
5.0 ★
2 ratings
Measured
Ratings
2
Measured
About Penkin BKPM
Kegiatan Penilaian Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan Percepatan Pelaksanaan Berusaha (PPB) Pemerintah Daerah serta Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha (PPB) Kementerian Negara/Lembaga merupakan amanah dari Presiden kepada Kepala BKPM sebagaimana dimuat di dalam Peraturan Presiden No. 42 Tahun 2020 tentang Pemberian Penghargaan dan/atau Pengenaan Sanksi Kepada Kementerian Negara/Lembaga dan Pemerintah Daerah. Tujuan dari kegiatan tersebut antara lain (1) mengetahui Kinerja PTSP dan PPB Pemerintah Daerah serta Kinerja PPB Kementerian Negara/Lembaga; (2) melakukan evaluasi terhadap Kinerja PTSP dan PPB Pemerintah Daerah, serta Kinerja PPB Kementerian Negara/Lembaga; (3) mengkualifikasi Kinerja PTSP dan PPB Pemerintah Daerah, serta Kinerja PPB Kementerian Negara/Lembaga; dan (4) memberikan pertimbangan kepada Kementerian Keuangan dalam pemberian penghargaan dan/atau pengenaan sanksi kepada Pemerintah Daerah dan Kementerian Negara/Lembaga.
Dasar Hukum:
1. Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
3. Peraturan Presiden No. 42 Tahun 2020 tentang Pemberian Penghargaan dan/atau Pengenaan Sanksi Kepada Kementerian Negara/Lembaga dan Pemerintah Daerah; dan
4. Rancangan Peraturan BKPM No. X Tahun 20XX tentang Penilaian Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Percepatan Pelaksanaan Berusaha Pemerintah Daerah serta Penilaian Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha Kementerian Negara/Lembaga.
Dasar Hukum:
1. Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
3. Peraturan Presiden No. 42 Tahun 2020 tentang Pemberian Penghargaan dan/atau Pengenaan Sanksi Kepada Kementerian Negara/Lembaga dan Pemerintah Daerah; dan
4. Rancangan Peraturan BKPM No. X Tahun 20XX tentang Penilaian Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Percepatan Pelaksanaan Berusaha Pemerintah Daerah serta Penilaian Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha Kementerian Negara/Lembaga.
Latest updates
2.0.6
Fixing Bug
